Berita Internasional

Kofi Annan: Perdagangan Gelap Napza Perkeruh Konflik di Rakhine

Rakhine – Sebuah laporan baru saja dipublikasikan oleh Komisi Penasehat Konflik Rakhine yang diketuai Kofi Annan. Isi laporan menyebutkan bahwa salah satu faktor memanasnya konflik bersenjata di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, adalah masalah peredaran gelap napza.

Pada pagi 25 Agustus 2017, setidaknya ada 71 orang terbunuh dalam serangan kelompok militan ke pos-pos polisi di Rakhine, salah satu negara bagian termiskin di Myanmar. Kekerasan tersebut dipercaya sebagai letupan pasca konflik panjang antara komunitas muslim Rohingya, yang telah lama mengalami pengusiran secara meluas dan pelanggaran HAM berat sebagai akibat dari sikap pemerintah Myanmar yang menyatakan bahwa komunitas Rohingya adalah imigran ilegal dari Bangladesh.

Pertumpahan darah terjadi sehari setelah publikasi laporan Komisi Penasehat Konflik Rakhine. Laporan yang berjudul Towards a Peaceful, Fair and Prosperous Future for the People of Rakhine (Menuju Masyarakat Rakhine yang Damai, Berkeadilan dan Berkemakmuran) memuat peringatan bahwa peredaran gelap napza di Rakhine  “meningkat secara signifikan beberapa tahun terakhir, dengan besarnya kuantitas napza jenis metamfetamin atau lebih populer dengan nama jalanan yaba; yang disita oleh pemerintah Myanmar sepanjang perbatasan Bangladesh.”

Laporan Komisi menyebutkan, produksi dan peredaran gelap napza telah memperkeruh konflik di Rakhine dan berbagai wilayah lainnya di Myanmar beberapa tahun terakhir. Disebutkan juga dalam laporan, bahwa milisi non-negara seperti Tentara Pembebasan Rohingya Arakan – menggunakan penghasilan dari perdagangan gelap napza untuk membiayai aktivitas kekerasan, dan menuduh para pejabat pemerintah yang korup “memfasilitasi” perdagangan gelap itu.

The Myanmar Times melaporkan bahwa 98 juta pil metamfetamin disita oleh petugas dari berbagai wilayah Myanmar sepanjang 2016. Sementara The Asia Times juga memberitakan bahwa akhir-akhir ini sejumlah besar penggerebekan kasus metamfetamin skala besar terjadi di Rakhine; termasuk kasus seorang pendeta Buddha yang didapati menyimpan 4 juta pil metamfetamin pada Februari 2014, dan kasus dua personil militer Myanmar yang didapati menyimpan 400 ribu pil metamfetamin pada Mei 2017.

Selain berkontribusi pada kekerasan komunal, perdagangan gelap napza di Rakhine ditengarai memiliki dampak membahayakan untuk masyarakat. “Masyarakat dari berbagai komunitas menyampaikan keprihatinan mendalam mengenai perdagangan gelap napza, yang secara signifikan meningkatkan kerentanan mereka. Kemiskinan dan buruknya layanan sosial dapat menjadi pemicu penting terlibatnya masyarakat dalam perdagangan gelap napza, atau justru menggunakan napza itu sendiri,” ungkap laporan komisi.

Laporan Komisi Konflik Rakhine menggarisbawahi beberapa rekomendasi untuk dilakukan pemerintah Myanmar dalam menekan dampak buruk penggunaan, peredaran gelap dan kekerasan terkait napza:

  • Pemerintah Myanmar dapat mengadopsi pendekatan holistik dalam masalah napza yang meliputi: pendekatan kesehatan masyarakat, keamanan komunitas, hak asasi dan pertumbuhan manusia. Sementara aktivitas ilegal cenderung meningkat di area konflik, pemerintah Myanmar disarankan untuk mengutamakan pelibatan sosial, ekonomi dan politik komunitas muslim di negara bagian Rakhine. Demikian juga pemerintah Myanmar disarnkan untuk meningkatkan akses terhadap layanan publik, dan meningkatkan kualitas hidup dengan membatalkan larangan berpindah tempat.
  • Pemerintah Myanmar disarankan untuk memperkuat layanan kesehatan dan pengurangan dampak buruk napza bagi para pengguna, dan memastikan layanan tersebut diakses secara sukarela.
  • Pemerintah Myanmar disarankan untuk memaksimalkan upaya melawan korupsi dalam institusi-institusi keamanan yang beroperasi sepanjang perbatasan Myanmar-Bangladesh.
  • Dalam upaya penegakan hukum, pemerintah Myanmar disarankan untuk tidak hanya berfokus pada pengedar kelas teri, tetapi lebih berkonsentrasi mengidentifikasi dan memidanakan produsen besar dan kartel napza.
  • Implementasi berbagai kebijakan untuk meminimalkan marginalisasi masyarakat Rohingya, dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam masyarakat mayoritas serta keikutsertaan dalam kegiatan ekonomi, akan menjadi langka penting untuk memangkas praktik-praktik peredaran gelap napza. Dukungan Komisi Rakhine untuk penerapan kebijakan pengurangan dampak buruk napza sangatlah penting, melihat potensi meningkatnya penggunaan napza bermasalah karena peredaran gelap napza pada populasi miskin yang tengah berjuang melepaskan diri dari kekerasan dan marginalisasi.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis bersamaan dengan laporan komisi, Kofi Annan menekankan bahwa, “ Tidak mungkin menunda-nunda lagi, karena situasi di Rakhine sudah sangat gawat.”

“Harapan terdalam saya kini, segera ada tindak lanjut menyikapi rekomendasi Komisi Rakhine, tanpa ada penundaan, “ imbuhnya. “Dengan adanya respon sesuai rekomendasi, pemerintah Myanmar akan dapat memastikan masa depan Rakhine dan masyarakat Rakhine yang damai, berkeadilan dan makmur.” (Sumber: Talking Drugs/YS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *