Berita Nasional Kebijakan Nasional Peristiwa

Ketua PBHI: Pengguna NAPZA Seharusnya Direhabilitasi

Jakarta – Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang saat ini berlaku di Indonesia, secara tegas menyatakan bahwa pemberantasan narkotika diperuntukan bagi pelaku peredaran gelap dan prekusor narkotika. Sedangkan bagi penyalahguna dan pecandu mendapatkan jaminan dan rehabilitasi.

Tujuan dari Undang-undang Narkotika tersebut jelas dinyatakan pada Pasal 4. Sampai saat ini, penegak hukum lebih sering mengedepankan tindakan pemidanaan, dengan memposisikan pengguna sebagai pelaku kriminal. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), dalam diskusi dan peluncuran buku “Membongkar Kebijakan Narkotika” di Cafe Galeri, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Senin (28/2).

Menurut Ketua PBHI, Angger Jati Wijaya, pengkriminalan pengguna dapat menimbulkan stigma kejahatan, pengucilan, dan pemenjaraan melekat kepada pengguna, yang harusnya menjadi korban kejahatan peredaran narkotika.

“Harusnya, pengguna itu dilihat sebagai korban bukan sebagai pelaku pengedaran narkotika. Hal tersebutlah yang harus dilihat lebih teliti dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Karena itu kita luncurkan buku ini, agar dapat melihat secara kritis tentang aspek hukum dan sosial bagi korban (pengguna/pemakai narkotika),” ujar Angger.

Angger menambahkan, Undang-Undang tentang Narkotika harus lebih mengedepankan aspek Hak Asasi Manusia (HAM) bagi pengguna narkotika. Permasalahan yang dialami pengguna narkotika memiliki kaitan yang erat dengan tingginya angka pelanggaran HAM. Perlakuan kepada pengguna dan pengedar harus dibedakan.

“Untuk membedakan antara pengguna dan pengedar narkotika. Yang harus ditindak itukan harusnya pelaku peredaran narkotika. Sedangkan bagi pengguna atau pemakai, harusnya mendapatkan jaminan pengaturan upaya rehabilitasi, baik medis maupun sosial,” tambahnya. (Kps/IH)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *