Berita Berita Nasional

Kejaksaan Agung: Aparat Juga Perlu Kepastian Hukum dalam Mewujudkan Rehabilitasi

Jakarta – Institusi Kejaksaan tidak terdukung oleh UU 35/2009 tentang Narkotika untuk mewujudkan rehabilitasi bagi pecandu Napza, karena pendekatan yang digunakan sangat mengkriminalkan. Demikian pernyataan Laila Kholis, SH., MH, dari Satuan Tugas Pengawasan Kejaksaan Agung.

Dalam Simposium Kebijakan Diversi bagi Pecandu Narkotika di Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat yang diselenggarakan pada Kamis (4/10), Laila menyerukan pentingnya revisi pada UU Narkotika yang sekarang berlaku.

Jaksa kerap kali menghadapi pilihan sulit saat akan menerapkan pasal 127 UU 35/2009 yang dikenakan pada pecandu atau sekedar menerapkan pasal 112 UU 35/2009 yang menyoroti kepemilikan barang bukti. Laila berpendapat, definisi pecandu pada UU 35/2009 tentang Narkotika sangat limitatif, sehingga hampir tidak mungkin diterapkan.

Aparat Kejaksaan kerapkali berbeda pendapat mengenai siapakah yang patut dikategorikan dengan pecandu NAPZA, karena ada berbagai macam patokan, diantaranya UU 35/2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung , dan Surat Edaran Jampidum.

“Bukan hanya pecandu NAPZA yang perlu kepastian hukum. Aparat juga perlu kepastian hukum,” tegas Laila menyikapi minimnya jumlah tuntutan rehabilitasi bagi pecandu NAPZA. “Siapa yang menjamin bahwa terdakwa tidak melarikan diri saat ditempatkan di layanan rehabilitasi? Belum ada infrastruktur yang mengatur hal tersebut”.

Laila juga mengkritisi denda yang diterapkan UU 35/2009 sangat tidak terjangkau, sehingga warga binaan lebih memilih tinggal lebih lama 6 bulan di penjara. Hal ini tentunya akan merugikan negara dari segi pembiayaan. Menurut Laila, mewujudkan Diversi rehabilitasi bagi pecandu NAPZA harus melibatkan semua komponen penegak hukum, bukan hanya institusi Kejaksaan. (YS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *