Berita Daerah Berita Lembaga

Kebijakan Penanganan Pengguna Napza di Indonesia Masih Setengah Hati

Semarang – Kebijakan penanganan pengguna narkotika, psikotropika dan zat adiktif (napza) di Indonesia masih setengah hati. Hal ini terindikasi dari kebijakan pelayanan kesehatan para pengguna napza yang masih sebatas pada pengguna napza jenis heroin atau putaw.

Kepada NapzaIndonesia.com, Direktur Lembaga Pelopor Perubahan, Yvonne Sibuea mengatakan bahwa selama ini pemerintah baru dapat menyediakan obat pengganti atau substitusi bagi para pengguna heroin. Adapun substitusi ini merupakan opiat sintetis yang terdiri atas dua jenis yakni metadon dan buprenorfin.

“Hingga saat ini pemerintah kita baru dapat menyediakan substitusi bagi para pengguna heroin, sementara di Indonesia ini para pengguna napza tidak hanya komunitas pengguna heroin, tetapi ada juga yang menggunakan shabu, ganja, dan obat anti-depresan lainnya yang jumlahnya tidak sedikit,” papar Yvonne Sibuea disela-sela diskusi “Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika” di Semarang, Selasa (1/2) petang.

Menurut Yvonne Sibuea, sikap setengah hati pemerintah ini juga terkait pada kebijakan pemerintah tentang proses rehabilitasi bagi para pengguna napza yang terkesan diskriminatif.

“Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana penanganan medis dalam tempat-tempat rehabilitasi bagi para pengguna shabu dan ganja. Karena yang selama ini ada baru tempat rehabilitasi yang menangani para pengguna heroin?” ungkap Yvonne.

Yvonne Sibuea berharap agar ke depan, pemerintah mulai memperhatikan penanganan dan pelayanan kesehatan bagi para pengguna napza selain heroin. Dengan demikian peningkatan pelayanan kesehatan bagi para pengguna napza seperti shabu dan ganja juga ikut diperhatikan.(Gen)