Opini

Kebijakan Napza Internasional Harus Mengutamakan Kepentingan Manusia

Penulis: Yury Fedotov *

Mantan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher dikenal dengan pendapatnya bahwa “konsensus adalah proses mengesampingkan semua hal yang kita yakini.” Saya tidak sependapat.

Baru-baru ini, pada Sesi Khusus Komisi Napza PBB 2016, saya berada di sebuah ruangan auditorium yang terisi penuh di Wina, pada pagi hari ketika para delegasi dari berbagai negara berpacu untuk mencapai persetujuan dalam penyusunan sebuah dokumen keluaran kebijakan napza.

Dokumen tersebut akan dibahas pada Sesi Khusus Sidang Umum PBB tentang Napza di New York, 19-21 April mendatang.

Sebelum pertemuan di Wina, serangkaian kegiatan-kegiatan lain berlangsung di berbagai kota di dunia, melibatkan para ilmuwan, akademisi, organisasi, demikian juga masyarakat sipil. Proses keseluruhan, yang diinisiasi oleh negara-negara bersifat terbuka, transparan dan inklusif dalam merengkuh berbagai isu dan rekomendasi.

Mengingat adanya perbedaan sejarah, kultur dan tradisi dari tiap-tiap negara, mencapai kesepakatan dalam sebuah dokumen bukan suatu hal yang mudah. Tetapi PBB selalu berusaha keras untuk membangun keselarasan dan hubungan baik.

Hal ini mutlak diperlukan. Di dunia ini terdapat sekitar 27 juta individu yang mengalami ketergantungan napza. Ini termasuk 12 juta orang yang menggunakan napza suntik. Di beberapa tempat, tantangan yang ada benar-benar berat.

Produksi opium di Afganistan menciptakan masalah-masalah serius, bukan saja untuk dunia Barat dan wilayah Asia Tengah, tetapi di seluruh dunia. Senyawa-senyawa psikoaktif jenis baru yang mematikan, kerusakan yang diakibatkan oleh heroin kualitas rendah di Amerika Utara, meningkatnya konsumsi kokain di Afrika Barat dan Afrika Timur, menunjukkan adanya pusat-pusat penggunaan napza baru selain dari yang selama ini sudah diketahui.

Kemudian terdapat tindak kekerasan yang meluas yang berhubungan dengan napza ilegal yang membanjiri negara-negara dan komunitas, terutama di Amerika Tengah. Keterkaitan dengan organisasi kriminal, termasuk penyelundup napza dan teroris juga menyebabkan peningkatan kecemasan.

Dokumen keluaran Komisi Napza PBB yang diproduksi selama beberapa bulan melalui negosiasi tingkat tinggi dan diskusi bertopik luas, adalah upaya terbaik untuk merancang solusi-solusi untuk menghadapi masalah dramatis ini. Dalam mengerjakan hal-hal tersebut, perlu adanya langkah-langkah nyata untuk melaksanakan rangkaian kata-kata yang indah dalam dokumen keluaran, sehingga hidup banyak orang dapat menjadi lebih baik.

Dokumen keluaran Komisi Napza PBB menekankan bahwa konvensi-konvensi napza internasional memiliki kelenturan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan penggunaan dan penyalahgunaan napza.

Dalam skala praktik, ini berarti memungkinkan adanya pencarian solusi alternatif terhadap pemenjaraan pada pengguna napza kecil-kecilan, dan memastikan akses terhadap napza untuk pengobatan.

Dokumen tersebut juga mempromosikan aspek kesehatan, termasuk upaya-upaya membendung penyebaran HIV, dengan pendekatan komprehensif dan berimbang yang mendorong para penegak hukum untuk berurusan dengan masalah suplai napza ilegal.

Terdapat kegunaan-kegunaan yang lebih dalam pada dokumen keluaran Komisi Napza PBB 2016, sebuah pengakuan bahwa kebijakan napza kita mendukung masyarakat dan komunitas-komunitas. Kita harus mementingkan manusia di atas segala hal lainnya.

Anak-anak yang  terancam menggunakan napza di usia dini, perempuan-perempuan rentan yang terdesak keadaan lalu memutuskan menjadi kurir napza, dan para petani miskin yang menanam napza ilegal untuk bertahan hidup; merupakan konstituen sebenarnya dari dokumen yang dikeluarkan Komisi Napza PBB.

Negosiasi-negosiasi dalam ruang konferensi bukanlah sebuah akhir, mereka memiliki arti. Proses-proses menuju Sesi Khusus Sidang Umum PBB tentang Napza berhubungan erat dengan kehidupan nyata manusia. Kita harus membuka mata atas fakta ini.

Salah satu prinsip kunci dari konvensi-konvensi napza internasional adalah perlunya pembagian tanggung jawab. Tak satu negara pun sanggup memecahkan masalah napza sendirian, tak satu negara pun dapat mengecualikan diri dari pencarian solusi.

Dokumen keluaran Komisi Napza PBB 2016 yang akan dipresentasikan di New York, secara langsung terhubung dengan prinsip ini; dokumen ini merupakan sebuah pernyataan bahwa, walaupun sulit untuk memuaskan semua pihak, membangun kerjasama dan kemitraan, tetapi dunia tetap dapat mengambil keuntungan dari sebuah kebulatan suara.

Konsensus bisa jadi tidaklah indah, tetapi merupakan cara terbaik untuk menghadapi ancaman global yang membutuhkan kesatuan dalam tindakan. (Sumber: The Huffington Post/Yvonne Sibuea)

 

Yury Fedotov adalah Direktur Eksekutif Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan (United Nations Office on Drugs and Crime– UNODC)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *