Opini

Kasus Tugu Tani: Stigma Langgengkan Keengganan Pecandu untuk Berobat

Penulis: Yvonne Sibuea*

Kecelakaan maut di seputar Tugu Tani yang merampas nyawa 9 orang pejalan kaki dan melukai 3 orang lainnya pada 22 Januari 2012. Peristiwa ini menyeret nama Afriani Susanti (29) si pengemudi mobil penabrak sebagai sasaran tembak berbagai pihak.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Rikwanto, mengeluarkan pernyataan resmi pada pada Senin (23/1) bahwa Afriani Susanti terbukti positif menggunakan napza jenis amfetamin, serta mengkonsumsi minuman beralkohol. Afriani ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pelanggaran pasal 310 UU no 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 283 dan 287 UU yang sama. Afriani juga terancam pasal 127 UU 35/2009 tentang Narkotika.

Kebencian pada Pengguna Napza dan Peran Media Massa

Rasa prihatin, marah dan kengerian masyarakat atas dampak fatal mengemudi dalam keadaan mabuk membutuhkan pelampiasan cepat. Mudah diterka, Afriani dihakimi melalui situs-situs jejaring sosial, media cetak dan elektronik, atas perilakunya yang tidak bertanggungjawab; mengemudi dalam kondisi fisik dan mental tidak prima.

Pernyataan pihak kepolisian bahwa Afriani dan tiga kawannya yang berada dalam mobil positif menggunakan alkohol dan napza ilegal, kian menguatkan posisi mereka sebagai musuh masyarakat nomor satu. Luapan kemarahan atas kematian 9 pejalan kaki tersebut menemukan kanal yang sempurna, ketika didapati si pelaku ternyata seorang pengguna napza. Afriani menjadi target penghakiman masyarakat dan aparat pemerintah tanpa dapat melakukan perlawanan berarti.

Media merilis berita-berita yang menggambarkan sikap Afriani sebagai tenang, cuek dan seakan-akan tidak merasa bersalah; menggiring masyarakat  kian menyematkan cap buruk di dahi semua orang yang menggunakan napza. Masyarakat dan tokoh masyarakat pun terbakar emosi, sehingga terdorong mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang memperburuk situasi.

Belasan tahun masyarakat menerima informasi seragam mengenai buruknya napza dan bejatnya pengguna napza. Pengguna napza digambarkan sebagai manusia tak bertanggungjawab, serta kerap melakukan berbagai tindakan kriminal untuk mencapai keinginannya. Mayoritas narasumber informasi justru belum pernah mengalami ketergantungan napza, dan bukan ahli di bidang kesehatan jiwa yang cukup punya pengalaman menangani pecandu napza, sehingga tidak memahami latar belakang munculnya perilaku negatif yang timbul sebagai salah satu gejala terganggunya kesehatan mental seorang yang mengalami kecanduan.

Stigma masyarakat menjadi salah satu faktor utama mengapa orang dengan ketergantungan napza menutup diri, tidak mengakui kondisinya sebagai pecandu dan menjauhi layanan ketergantungan yang disediakan pemerintah sebagai implementasi pasal 54  UU 35/2009 tentang Narkotika.

Kegagalan Perang terhadap Napza karena Stigma

Angka 3.6 juta pecandu napza dikeluarkan BNN pada 2008, dan dengan cepat meningkat menjadi 5 juta pecandu pada 2010. Lonjakan jumlah pecandu menjadi tolok ukur sederhana kegagalan penanganan napza yang mengusung  jargon “Perang terhadap Napza” . Praktek yang mencuat adalah penghakiman pada pengguna yang notabene adalah korban dalam peredaran gelap napza. Lapas dan Rutan terus dijejali dengan terpidana-terpidana baru kasus napza. Sementara panti-panti rehabilitasi yang sedianya diperuntukkan bagi pecandu napza justru sepi pasien.

Pecandu menolak melapor dan berobat karena tidak sanggup menghadapi penghakiman masyarakat atas perilaku kecanduannya yang sebenarnya dapat diperbaiki dengan asistensi pihak-pihak kompeten.

Pemberitaan media massa sangat potensial mendorong kian berkobarnya cap negatif pada pecandu napza , dengan konsekuensi 5 juta pecandu di Indonesia menghindar dari pusat-pusat perawatan ketergantungan, mencoba menyelesaikan masalah adiksi tanpa campur tangan orang lain.

Sebaliknya, media dapat memilih untuk menyajikan pemberitaan berimbang dengan menyertakan perspektif pecandu napza sebagai korban. Hal ini dapat membantu meredam kemarahan masyarakat, sementara para pemangku kebijakan dapat merumuskan langkah-langkah rasional untuk mencegah kecelakaan Tugu Tani terulang kembali, sembari menunggu proses hukum berjalan atas Afriani.

 

* Yvonne Sibuea adalah pemerhati masalah kebijakan napza, Direktur Pelopor Perubahan Institute.