Advokasi Berita Nasional Kebijakan Nasional Riset

Kasus Fidelis: Negara Perlu Prioritaskan Penelitian Medis Ganja

Jakarta, NapzaIndonesia.com – Fidelis Ari Sudarwoto, belakangan nama ini menjadi pemberitaan luas di media massa dan memicu perdebatan di media sosial. Fidelis, pegawai negeri sipil yang berdinas di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau pada 19 Februari lalu. Pasalnya, Fidelis didapati menanam ganja di halaman rumahnya.

Fidelis mengakui, ia sengaja menanam ganja untuk memasok persediaan pengobatan untuk Yeni Riawati istrinya yang menderita Syringomyelia; penumpukan cairan di dalam sumsum tulang belakang. Yeni akhirnya meninggal dunia pada 25 Maret lalu setelah pasokan ekstrak ganja untuk pengobatannya terhenti karena Fidelis ditahan.

Seperti diberitakan BBC Indonesia pada 3 April 2017, ketika masih mengonsumsi ganja kondisi kesehatan Yeni membaik. Yohana kakak ipar almarhumah mengisahkan, tangan kiri Yeni yang lumpuh telah mulai bisa digerakkan, dan luka-luka sebesar kepalan tangan orang dewasa telah mengering. Yeni juga sudah bisa makan dan tidur dengan normal setelah rutin mengonsumsi ekstrak ganja.

Sikap BNN
Sementara Kepala BNN Komisaris Jenderal Budi Waseso berpendapat tidak ada toleransi untuk kasus Fidelis, walau ganja yang ditanam tersebut digunakan untuk pengobatan.

Menurut Budi, penggunaan ganja untuk pengobatan harus didasari oleh penelitian medis. “Penelitian medis belum, jangan dipakai untuk alat pembenaran, sehingga ada keinginan dari beberapa kelompok masyarakat, LSM yang menginginkan ganja itu dibebaskan salah satunya dengan untuk pengobatan. Buktinya apa? Jangan dulu menyimpulkan,” tegasnya ketika diwawancarai Kumparan.com di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta pada Jumat (31/3)

Budi mengakui, pada awalnya ganja atau semua narkotika dipakai untuk pengobatan. Namun, kondisi sekarang sudah jauh berbeda. Jika dipakai untuk kesehatan, harus ada peraturan yang mengatur.

Respon Pegiat Reformasi Kebijakan Napza

Yohan Misero Analis Kebijakan Narkotika dari LBH Masyarakat melalui konferensi pers yang digelar pada Minggu (2/4) di bilangan Tebet Jakarta Selatan menyatakan bahwa UU Narkotika no 35/2009 memang sebenarnya tidak mengakomodir penggunaan ganja untuk tujuan medis. Yohan berpendapat, ketiadaan dukungan untuk ganja medis dalam UU Narkotika patut ditinjau ulang.

Pasal 8 UU Narkotika melarang pemanfaatan narkotika golongan I untuk kesehatan, yang justru tidak seirama dengan Pasal 7 UU Narkotika yang mengunci pemanfaatan narkotika hanya untuk kesehatan dan perkembangan iptek. Di tengah carut marut isi UU Narkotika tentang pemanfaatan narkotika golongan I, faktanya, golongan I tidak boleh digunakan untuk kesehatan. Upaya riset terhadap zat dan tanaman di golongan I tidak mudah mendapatkan persetujuan.

“UU Narkotika tidak seharusnya melarang pemanfaatan zat atau tanaman apa pun untuk kesehatan. UU Narkotika perlu memberi ruang pada penelitian untuk membuktikan manfaat zat atau tanaman demi kemanusiaan,” tegas Yohan.

Dalam kasus gagalnya Yeni Riawati mendapatkan pengobatan untuk perbaikan kondisi kesehatannya, LBH Masyarakat menyoroti kewajiban negara untuk menjamin hak atas kesehatan yang telah dijamin oleh konstitusi, UU HAM dan Kovenan Ekosob. Akses terhadap narkotika golongan I harus dibuka, dengan memprioritaskan upaya penelitian medis atas substansi-substansi tersebut. (Yvonne Sibuea)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *