Advokasi Berita Lembaga Hukum Kebijakan Nasional

Isu Lawas Narkoba di Lapas, Kebijakan Pemerintah Tambal Sulam

Jakarta, NapzaIndonesia.com – Tajuk utama Harian Kompas, 3 Februari 2017 memuat berita berjudul “Bisnis Narkoba Dikendalikan di 39 LP”, mendeskripsikan masifnya perdagangan gelap narkoba yang melibatkan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Perdagangan gelap narkoba yang dikendalikan dari dalam  lapas di Indonesia semakin marak dan terus berulang, sekalipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasinya, termasuk penerapan hukuman mati.

Masuknya telepon seluler yang merupakan perangkat penunjang pengendalian perdagangan narkoba dari dalam lapas terjadi karena lemahnya pengawasan dan pihak petugas keamanan yang menerima suap. Masalah kesejahteraan petugas lapas menjadi faktor kunci.

Di lain sisi, kesejahteraan warga binaan pemasyarakatan (WBP) menjadi faktor kunci lainnya. Biaya hidup yang tinggi dalam lapas yang terjadi karena budaya pungutan liar, memaksa warga binaan untuk mencari alternatif mendapatkan penghasilan selama menjalani masa hukuman. Mengedarkan narkoba menjadi salah satu pilihan yang harus mereka ambil.

Fenomena kelebihan populasi di lapas/rutan Indonesia mengakibatkan para petugas lapas mengalami kesulitan menerapkan pengawasan terhadap seluruh warga binaan. Kelebihan populasi dipicu oleh penerapan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang masih berujung pada pemenjaraan pengguna narkotika.

Seperti yang diberitakan oleh Harian Kompas, respon pemerintah yang diwakili oleh Kepala Badan Narkotika Nasional, Budi Waseso terhadap masalah lama ini adalah dengan pengadaan CCTV dan pemindai badan, sedang respon kedua adalah melakukan rotasi warga binaan pemasyarakatan.

LBH Masyarakat, lembaga bantuan hukum yang berfokus pada reformasi kebijakan narkotika mengecam respon pemerintah yang mereka anggap sia-sia. Yohan Misero, Staf Advokasi LBH Masyarakat melalui rilis media pada Sabtu (4/2) menyatakan, “Transparansi menjadi hal yang penting jika memang pemerintah serius mengatasi problem ini. Sayangnya, kami tidak melihat hal itu, baik soal transparansi dan keseriusan, sampai hari ini.”

Yohan memberikan contoh kasus Fredy Budiman; CCTV difungsikan untuk mengawasi gerak-gerik Fredy dan siapa saja yang mengunjunginya di lapas, tetapi hasil rekaman CCTV tidak pernah diungkap ke hadapan publik ketika dibutuhkan pembuktian. Menurut Yohan, jika CCTV dan pemindai badan tersebut disupervisi oleh orang yang juga terlibat korupsi, maka semua pengadaan tersebut akan sia-sia.

Sementara menanggapi rencana pemerintah melakukan rotasi warga binaan, LBH Masyarakat menyatakan tidak sependapat. Ada beberapa alasan yang mendasari penolakan LBH Masyarakat atas rencana tersebut. Pertama, rotasi menjadikan warga binaan berada jauh dari keluarga, hal ini akan mempersulit terpenuhinya hak warga binaan untuk dikunjungi oleh teman dan keluarga. Kedua, warga binaan akan berada jauh dari kuasa hukumnya, sehingga akan sangat merugikan apabila ia ingin melakukan upaya hukum atau langkah hukum lain yang  dibutuhkan. Ketiga, langkah ini merupakan jalan pintas yang diambil pemerintah dalam soal pengawasan yang menurut LBH Masyarakat tidak akan menolong keadaan.

Berikut rekomendasi LBH Masyarakat dalam mengatasi masalah peredaran narkoba di lapas/rutan:

  1. Mendekriminalisasi pemakaian dan kepemilikan narkotika dalam jumlah terbatas. Langkah ini perlu dilakukan untuk mengatasi kelebihan populasi di dalam lapas. Dengan jumlah warga binaan yang sedikit, akan memudahkan petugas lapas melakukan pengawasan. Dekriminalisasi juga mendorong pengguna narkotika lebih nyaman berinteraksi dengan pemerintah, sehingga dapat bekerjasama dengan penegak hukum membongkar jaringan peredaran narkotika yang besar. Di sisi lain pengguna narkotika dapat terlibat memberi masukan pada institusi kesehatan untuk merancang program-program kesehatan yang lebih baik.
  2. Merapikan sistem yang telah ada sekarang daripada mencoba hal baru yang menghabiskan anggaran. Daripada melakukan pengadaan baru dan melakukan rotasi yang hanya bersifat tambal-sulam, Pemerintah seharusnya menantang segenap jajarannya untuk dapat mensterilkan lapas dari telepon seluler yang masuk secara ilegal, memperbaiki situasi sel isolasi, dan menghapus budaya pungutan liar.
  3. Meningkatkan kesejahteraan staf lapas/rutan. Hal ini dilakukan dengan maksud agar staf lapas/rutan tidak memanfaatkan warga binaan sebagai sumber pendapatan.

(Sumber: Rilis LBH Masyarakat/Yvonne Sibuea)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *