Advokasi Berita Nasional Kebijakan Nasional

Indonesia Cerdas Napza: Negara Bukan Penguasa Narkotika di Indonesia

Jakarta – Indonesia Cerdas Napza menggelar diskusi bertema “Mengawal Proses Revisi UU Narkotika” di sekretariat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta pada Selasa (15/6) pagi.

Tiga narasumber dihadirkan dalam diskusi, yaitu Inang Winarso (Direktur Yayasan Sativa Nusantara), Roffi Uddirojat (Center for Indonesian Policy Studies-CIPS) dan Patri Handoyo (Indonesia Cerdas Napza).

Patri Handoyo dalam paparannya merinci mengenai peningkatan anggaran Badan Narkotika Nasional (BNN) yang melonjak pesat dari Rp. 152 milyar pada 2004 menjadi Rp. 1,4 trilyun pada 2015. Sementara ancaman pidana kasus napza diperberat dari penjara 10 tahun – denda Rp. 500 juta pada UU Narkotika 22/1997 menjadi penjara 12 tahun – denda Rp. 8 milyar pada UU Narkotika 35/2009. Eksekusi mati pertama atas pelanggaran UU Narkotika telah dilakukan pada 1995, dan hingga kini terpidana mati yang dieksekusi mencapai 22 orang (KontraS, 2016).

Peningkatan anggaran pemberantasan, peningkatan hukuman, hingga penerapan eksekusi mati tidak membuat masyarakat jera dan menjauhi napza. Bukti-bukti ini dipaparkan Patri melalui rincian data dari tahun 2008, 2011 dan 2014 dengan komponen: konsumsi napza, tingkat overdosis, serta jumlah orang yang berurusan dengan penegak hukum karena kasus napza. Komponen-komponen tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2011 dan 2014.

Langkah pemerintah memasukkan usulan revisi UU Narkotika 35/2009 ke dalam prioritas Program Legislasi Nasional 2016 disikapi Indonesia Cerdas Napza dengan mendorong terciptanya forum-forum diskusi mengenai kebijakan napza di Indonesia, melibatkan praktisi media, akademisi dan para pemangku kebijakan untuk ikut serta mengawal proses legislasi ini.

Patri menekankan, bahwa negara bukanlah penguasa dari peredaran napza di Indonesia, melainkan sindikat pengedar. Hal ini terjadi karena pilihan Indonesia menerapkan kebijakan perang terhadap napza  selama puluhan tahun, sehingga sindikat berkesempatan menangguk keuntungan dari pasar gelap napza. Patri menggarisbawahi, Indonesia Cerdas Napza akan terus menggalang dukungan publik untuk merumuskan bersama kebijakan napza yang berbasis bukti dan berkeadilan. (Yvonne Sibuea)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *