Kegiatan Peristiwa

ICDPR: Proses Pembuatan UU Narkotika Sangat Terburu-buru

asminAlbuquerque – Selain dituding tidak partisipatif, DPR juga dinilai sangat cepat dan terburu-buru alias mengejar setoran, dalam proses pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika menjadi Undang-Undang (UU) Narkotika.

“Bahkan saat pengambilan keputusan pengesahan menjadi dari RUU menjadi Undang-Undang UU, tidak ada seorangpun dari anggota parlemen yang berinisiatif mengkritisi pasal-pasal yang terdapat didalam RUU tersebut.” ujar Asmin Fransisca, Koordinator Indonesian Coalition for Drug Policy Reform (ICDPR), yang ditemui NapzaIndonesia.com, Kamis (12/11) petang waktu setempat.

Hal ini sangat disayangkan Asmin Fransisca, karena menurutnya fungsi parlemen adalah saling mengkritisi, bukan begitu saja menyetujui sebuah RUU.

“Kegagalan masyarakat sipil mengawal pembuatan RUU Narkotika, bukanlah karena kurangnya upaya dari masyarakat itu sendiri, tetapi karena adanya resistensi dari lembaga-lembaga tertentu yang sengaja membuat proses ini menjadi diluar jangkauan masyarakat.” tegas Asmin Fransisca.

Selanjutnya, ICDPR menyatakan akan mengawal dan mengkritisi pelaksanaan UU Narkotika no.35/2009, karena menyerahkan semua permasalahan penanganan NAPZA kepada DPR RI dan Badan Narkotika Nasional (BNN) bukanlah merupakan suatu hal yang cukup adil bagi komunitas pengguna NAPZA dan masyarakat luas yang terdampak oleh peredaran NAPZA.(YS/Gen)