Berita Lembaga Berita Nasional Kebijakan Nasional Kegiatan

Hakim: Vonis Rehab Tidak Diberikan, Karena JPU Tidak Memberikan Pasal Pecandu

Pertemuan Penegak Hukum Penanganan Pecandu NAPZA

Semarang – Vonis atau putusan rehabilitasi kepada seorang pecandu narkoba atau pengguna napza tidak bisa diberikan oleh majelis hakim. Hal ini terjadi karena majelis hakim sangat jarang atau bahkan nyaris tidak pernah menerima surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mencantumkan pasal 127 UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika. Padahal pasal 127 tersebut menjadi salah satu pasal dasar bagi majelis hakim dalam memberikan putusan rehabilitasi kepada terdakwa.

Pernyataan ini disampaikan Nirwana SH, hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, Jawa Tengah dalam Pertemuan Penegakan Hukum untuk Penanganan Pecandu NAPZA di Kota dan Kabupaten Semarang yang berlangsung, Selasa (10/7) pagi

“Selama ini kami kesulitan memberikan putusan rehabilitasi sesuai dengan pasal 103 UU Narkotika, karena dalam surat dakwaan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum, pihak kepolisian sendiri tidak pernah mencantumkan pasal 127 terhadap seorang pengguna napza,” ujar Nirwana, hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, Selasa (10/7)

Menurut Nirwana, sejak ditetapkannya Undang-Undang No.35 tentang Narkotika pada 2009 lalu, para hakim di seluruh Indonesia telah dibekali dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Adapun SEMA ini menjadi rujukan hakim dalam setiap perkara, hanya saja SEMA ini kemudian menjadi jarang diterapkan karena pihak kepolisian sendiri jarang menjerat seorang tersangka kasus narkotika dengan pasal pengguna napza.

“Bagaimana seseorang bisa ditempatkan di lembaga rehabilitasi jika polisi sendiri masih enggan menganggap pengguna napza sebagai korban penyalahgunaan, seperti yang tertera pada pasal 54-56 Undang-undang narkotika. Padahal hakim-hakim punya peran sentral dalam setiap perkara narkotika,” imbuhnya saat ditemui NapzaIndonesia.com, disela-sela acara yang diselenggarakan oleh Lembaga Pelopor Perubahan (LPP) bekerjasama dengan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), kantor PBB yang menangani urusan Kriminal dan Narkotika.

Untuk diketahui sejak ditetapkannya UU No.35 tahun 2009 dan PP No.25 tentang Wajib Lapor Pecandu, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan tiga surat edaran, yakni SEMA No 7 tahun 2009 yang kemudian digantikan dengan SEMA No 4 tahun 2010.

Kemudian pada tahun 2011 Mahkamah Agung kembali mengeluarkan SEMA No.3 tahun 2011 sebagai pelengkap SEMA sebelumnya. Dalam SEMA no 3 tahun 2011 ini memuat aturan penting tentang bisa ditempatkannya seorang pengguna napza di tempat rehabilitasi medis ataupun sosial sejak awal penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian hingga proses peradilan dan putusan pengadilan.(Gen)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *