Berita Internasional Kebijakan Global

Hadapi “Global Warming” Pemerintah Kepulauan Marshall Legalkan Penggunaan Kokain

Presiden Jurelang Zedkaia

Majuro – Presiden Kepulauan Marshall yang baru dilantik, Jurelang Zedkaia, Jumat (8/4) pagi mengumumkan secara resmi penggunaan kokain di negara kepulauan yang terletak di Pasifik Barat tersebut.

Selain dilegalkannya penggunaan kokain, Pemerintah Kepulauan Marshall juga memperkenalkan sebuah program bebas visa masuk bagi warga negara asing dari negara manapun.

Langkah kejutan ini diambil berdasarkan kebutuhan yang meningkat atas mata uang asing sebagai akibat kenaikan permukaan air laut yang mengancam keberadaan negara kepulauan yang merdeka dari Amerika Serikat pada 1986 ini.

Untuk diketahui, Kepulauan Marshall merupakan kepulauan yang terdiri atas 29 atol dan lima pulau, yang terletak di tengah Pasifik, dengan jumlah populasi negara ini kurang dari 70.000 jiwa.

Permukaan pulau karang (atol) yang rendah ini dikhawatirkan rentan terhadap peningkatan permukaan air laut sebagai akibat dampak pemanasan global.

Beberapa waktu lalu para pakar pemanasan global juga sepakat jika dampak buruk pemanasan global tidak segera dikurangi, maka pada 2040 negara kepulauan ini akan hilang dari peta bumi.

“Kami tidak akan mengambil langkah seperti yang diambil Kiribati. Kami tidak akan meninggalkan rumah kami dan memetik buah bagi mereka yang menyebabkan hal (global warming) ini,” kata Presiden Zedkaia, mengacu pada gerakan Kiribati’s yang memiliki persoalan yang sama, dalam menyelesaikan persoalan penduduknya yang bermigrasi ke Australia dan Selandia Baru.

Berbicara di depan TV Nasional, politisi yang juga kepala suku ini tampak emosional mengatakan bahwa Kepulauan Marshall memiliki riwayat ribuan tahun yang patut dibanggakan.

“Lalu orang Barat datang, pertama itu adalah bom atom, dan kemudian sekarang emisi yang tidak bertanggung jawab, mereka tenggelam pulau kami. Kami telah lelah diperkosa dan menjadi korban. Sebagai bangsa yang berdaulat, saya menyatakan hak negara ini untuk melegalkan zat itu (kokain) sebagai sebuah keinginan.” tegas Jurelang Zedkaia seperti yang dikutip cbsbreakingnews.com

Menurut Jurelang Zedkaia, pendapatan dari penjualan kokain ini diharapkan akan membantu negara kepulauan tersebut membangun pertahanan laut, atau membeli pulau-pulau dengan permukaan yang lebih tinggi di bagian lain di Pasifik.

Saat dikonfirmasi soal pihak mana yang akan memasok kokain ini, Presiden Zedkaia menolak berkomentar. Namun kepada media Ia meyakinkan bahwa kokain ini kokain murni dan terbaik.

“hal yang tidak dipotong, nyata dan murni, yang terbaik bisa Anda dapatkan.” ungkap Jurelang Zedkaia.

Atas pengumuman resmi pemerintah Kepulauan Marshall ini, Martha Campbell, Duta Besar Amerika Serikat untuk Kepulauan Marshall yang juga hadir dalam acara resmi kenegaraan tersebut enggan untuk memberikan komentarnya atas keputusan yang mengejutkan tersebut.

Republik Kepulauan Marshall memperoleh kemerdekaan dari Amerika Serikat pada 21 Oktober 1986.

Pada era akhir Perang Dunia II hingga tahun 1960-an, Pemerintah Amerika Serikat telah menjadikan kepulauan Mikronesia ini sebagai lokasi pengujian senjata nuklir. Hingga saat ini proses klaim terkait dampak uji coba senjata nuklir AS ini tengah berlangsung.(CBS/Gen)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *