Berita Lembaga Berita Nasional Kebijakan Nasional Kegiatan

Gories: Pengguna Napza Tidak Akan Langsung Dipidanakan

Jakarta – Kebijakan narkotika di Indonesia saat ini tengah mengalami dinamika ke arah yang lebih humanis lagi. Jika sebelumnya, pecandu narkoba atau pengguna napza begitu tertangkap tangan pihak kepolisian langsung menjalani proses hukum, namun nantinya pengguna napza, baru akan dipidanakan setelah mengalami dua kali masa penangkapan.

Demikian disampaikan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal (Komjen) Gories Mere, di Jakarta, Kamis pagi.

“Dimasa lalu, negara menganggap bahwa pengguna napza itu sebagai pelaku kriminal, namun saat ini negara dalam hal ini BNN menganggap bahwa pengguna napza adalah warga masyarakat yang harus diobati secara mental, mengingat adiksi masuk dalam kategori sakit mental,” papar Gories Mere dalam simposium nasional mengenai Kebijakan Diversi bagi Pecandu, Penyalahguna dan korban Penyalahguna Narkotika untuk ditempatkan pada Pusat Perawatan Ketergantungan Narkotika, yang berlangsung di Jakarta, Kamis (4/10).

Menurut Gories begitu seorang pengguna napza tertangkap untuk ketiga kalinya maka yang bersangkutan akan menjalani proses pidana dan hakim berhak memutuskan yang bersangkutan menjalani program rehabilitasi yang disediakan negara.

Gories mengatakan, BNN telah melakukan studi banding ke negara Portugal untuk mengetahui cara menangani pengguna napza di negara tersebut. Di Portugal, pengguna napza akan dikenakan sanksi ketika tertangkap tangan menggunakan. Sanksi pertama dengan merehabilitasi pengguna tersebut. Sanksi kedua, memberi sanksi kerja sosial seperti memungut sampah di sekitar kota. Sanksi ketiga, adalah sanksi membayar denda sejumlah uang.

Gories juga menambahkan bahwa dalam PP No 25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapor bagi Pecandu Narkotika yang merupakan turunan dari UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan pecandu wajib melaporkan ke institusi kesehatan untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak.

Kebijakan narkotika di Indonesia, yang dalam hal ini UU No 35 tahun 2009, menurut Gories secara teori lebih maju dari negara-negara lain, hanya saja ada beberapa pasal yang belum dapat diimplementasikan dengan baik.

“Kebijakan narkotika kita ini lebih maju, dan secara perlahan kita sedang berberak menuju implementasi undang-undang tersebut,” ungkap Gories Mere.(Gen)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *