Advokasi Berita Lembaga Berita Nasional Kebijakan Nasional

Forum Diskusi Kebijakan Napza Susun Rekomendasi UNGASS on Drugs 2016

Forum Diskusi Kebijakan Napza
Forum Diskusi Kebijakan Napza

Unduh rekomendasi: di sini

Download English Version: here

Jakarta – Pusat Penelitian HIV & AIDS Universitas Katolik (PPH UNIKA) Atma Jaya pada Selasa dan Rabu, 10 & 11 November 2015, menjadi tuan rumah “Pertemuan Pembahasan Rekomendasi Masyarakat Sipil untuk UNGASS on Drugs 2016“. Bertempat di Ruang Bincang Ilmiah, Kampus Unika Atma Jaya, Jl. Jend. Sudirman No. 51, Jakarta, pertemuan membahas konvensi-konvensi napza PBB, implikasi pemidanaan napza di Indonesia. Tujuan pertemuan adalah untuk merangkum masukan masyarakat atas situasi penanganan napza di Indonesia dan mengajukannya melalui perwakilan organisasi masyarakat di Sidang Umum PBB tentang Napza 2016 (UNGASS on Drugs 2016).

The UN General Assembly Special Session on Drugs atau UNGASS on Drugs 2016 akan diselenggarakan pada 19-21 April 2016 mendatang di New York. Sidang Umum PBB tentang Napza yang terakhir diadakan pada 1998 lalu. Sidang Umum  ini menghasilkan dukungan negara-negara anggota untuk membasmi napza di seluruh dunia. Kini, para pemimpin politik dan masyarakat dunia dituntut untuk memikirkan kembali kebijakan napza dunia yang tidak efektif dan mengancam nyawa jutaan manusia tersebut.

Selama ini, pertemuan PBB tentang napza selalu menghasilkan pengukuhan ulang atas sistem pemidanaan napza yang sudah berjalan. Tetapi ada sesuatu yang berbeda pada Sidang Umum PBB tahun 2016 mendatang. Belum pernah terjadi, begitu banyak negara muncul menyuarakan ketidakpuasan atas kebijakan pengendalian napza internasional seperti sekarang ini. Masyarakat demikian terlibat dalam reformasi kebijakan napza global. Berbagai kampanye populer dilakukan untuk mendukung perubahan tersebut. Referendum untuk berbagai kebijakan napza alternatif dilakukan di sejumlah negara anggota PBB.

Oleh banyak pihak, Sidang Umum PBB tentang Napza 2016 ini diperhitungkan sebagai sebuah kesempatan berharga untuk mengakhiri kengerian “perang terhadap napza”, dan menjadi sebuah titik balik untuk memprioritaskan kesehatan, hak asasi manusia, dan keselamatan; dalam menangani masalah napza.

Gejolak penolakan kebijakan pemidanaan napza juga terjadi di Indonesia. Kelompok-kelompok masyarakat yang berpendapat bahwa Indonesia memerlukan pendekatan baru yang bukan pelarangan total napza, tumbuh subur. Pasca meratifikasi konvensi-konvensi napza PBB sejak 1976, Indonesia memberlakukan kebijakan pemidanaan napza yang juga dikenal sebaga “perang terhadap napza” melalui program saat ini dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional; Pencegahan Penyalahgunaan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Aspirasi inilah yang kemudian diangkat dalam pertemuan yang difasilitasi PPH Unika Atma Jaya.

Di hari pertama pertemuan, Prof. Irwanto, Ph.D, pendiri sekaligus anggota Dewan Penasihat PPH Unika Atma Jayamenyatakan kesediaannya membantu peserta pertemuan untuk menyusun laporan persoalan napza di Indonesia. Ia berharap agar laporan yang disusun masyarakat dapat diakomodir dalam laporan pemerintah untuk dibawa ke Sidang Umum PBB tentang Napza 2016. Tetapi jika tanggapan pemerintah tidak memuaskan, maka masyarakat perlu menempuh jalur pelaporan mandiri. “Karena sesungguhnya anggota PBB adalah rakyat negara anggota, bukan pemerintahnya,” pungkas profesor yang akrab disapa dengan Pak Ir.

Pak Ir memaparkan bahwa posisi Indonesia dalam perang napza adalah bertahan, sedangkan masyarakat diminta untuk maju berperang sendiri-sendiri. “Kendala penanganan napza di Indonesia adalah dominasi sektor kepolisian dan keamanan, sehingga tidak tercipta hubungan yang mesra antar institusi pemerintah,” ujar pak Ir. Ia merekomendasikan agar Badan Narkotika Nasional memperjelas arah mandatnya, apakah sebagai lembaga hukum atau sebagai lembaga kajian strategis. Pemerintah perlu mengumpulkan para ahli di berbagai bidang yang berkaitan dengan napza, untuk berproses menentukan arah strategis kebijakan minimal setahun sekali.

Di hari yang sama, Ade Aulia,  Program Officer HIV/AIDS UN Office on Drugs and Crime (UNODC) Indonesia memaparkan prosedur pengajuan laporan negara, maupun laporan dari masyarakat sipil untuk menjadi masukan Sidang Umum PBB tentang NAPZA 2016.

Patri Handoyo, juru bicara Forum Diskusi Kebijakan Napza Indonesia yang menginsiasi pertemuan ini menyatakan, “17 komponen masyarakat, di antaranya datang dari Denpasar, Surabaya dan Tangerang, berkontribusi pada rekomendasi masyarakat Indonesia untuk Sidang Umum PBB tentang Napza 2016. (Yvonne Sibuea)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *