Berita Nasional Kebijakan Nasional

Eva: Nota Kesepahaman BNN-POLRI-Kemenkumham Perlu Direvisi

SemarangEva Kusuma Sundari, Anggota Komisi III DPR RI, meminta Badan Narkotika Nasional (BNN), Polri, dan Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memperbaiki nota kesepahaman tentang pinjam-meminjam warga binaan atau narapidana yang terlibat kasus narkotika.

Eva menyatakan bahwa persoalan ini sempat ia tanyakan dalam rapat kerja Komisi III (Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan) dengan Pejabat Pelaksana Kakanwil Kemenkumham, Dwi Prasetyo, di Surabaya, pertengahan Juli lalu.

“Badan Narkotika Nasional (BNN) sering terdesak untuk memperoleh dan mengamankan alat bukti sehingga sering `meminjam` napi, sementara pemberitahuan dan pengambilannya pada saat yang bersamaan,” kata Eva seperti diberitakan Antara, Minggu (22/7).

Dalam birokrasi internal di pihak Kemenkumham, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (kapalas) akan berani melepas setelah mendapat izin dari Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham setempat, dan seterusnya.

Eva mempertanyakan kelanjutan nota kesepahaman ini terkait dengan insiden inspeksi mendadak Wakil Menteri Hukum dan HAM di Lapas Pekanbaru awal tahun ini.

Eva yang merupakan Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI ini menyatakan bahwa nota kesepahaman yang sudah ada perlu direvisi tanpa menambah rantai panjang administrasi, misalnya, cukup izin lisan antar-atasan yang setingkat di antara dua lembaga terkait, yaitu BNN dan pihak Lapas.

“Logika yang sama diharapkan tidak saja berlaku dengan BNN, tetapi termasuk dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri),” terangnya. (IH)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *