Kertas Kerja

Esai: Indonesia di Tengah Arah Kebijakan Narkoba Masa Kini

Unduh di sini: Indonesia di Tengah Arah Kebijakan Narkoba Masa Kini

Penulis: Patri Handoyo

Tanggal Publikasi: 8 Januari 2016

 

Pengesahan Konvensi PBB tentang “Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988” telah meningkatkan upaya-upaya Indonesia dalam melaksanakan “Pencegahan Penyalahgunaan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba” (P4GN) sejak 1997. Selain meningkatkan hukuman melalui pengesahan UU baru, Indonesia juga membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menerapkan P4GN secara maksimal. Pencegahan penyalahgunaan ditujukan untuk mengatasi konsumsi atau permintaan (demand) narkoba di dalam negeri, sedangkan pemberantasan peredaran ditujukan untuk mengatasi pasokan (supply) dan produksi narkoba. Ini merupakan strategi global yang disepakati pada tahun 1988. Dengan demikian diharapkan tidak terdapat lagi pasokan maupun permintaan narkoba di dunia. PBB mencita-citakan “dunia bebas narkoba” pada tahun 2008 yang kemudian tenggat waktunya diundur menjadi 2019. Indonesia bersama ASEAN menetapkan cita-cita serupa terwujud pada 2015.

Dalam hal penerapan kebijakan narkoba, Indonesia berkali-kali lamban merespon perkembangan global. Konvensi Tunggal PBB tentang Narkotika Tahun 1961 yang turut ditandatangani oleh Indonesia, diratifikasi 15 tahun setelah penandatangan (1976); Konvensi PBB tentang Psikotropika Tahun 1971 diratifikasi 25 tahun kemudian (1996); Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988 diratifikasi 9 tahun kemudian (1997). Kelambanan respon Indonesia juga tercermin dalam pengesahan revisi UU Narkotika pada tahun 2009, yang telah diusulkan sejak tahun 2002. Kala itu kebijakan narkoba di banyak negara telah mengarah ke perlindungan kesehatan masyarakat hingga dekriminalisasi. (Unduh esai lengkap:  di sini)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *