Berita Berita Internasional

Dialog Mengenai Hukum dan HIV: Bicarakan Hak Kesehatan Napi Terinfeksi HIV

Global Comission on HIV and the Law

Bangkok – Komisi AIDS di Asia dan Pasifik melaporkan bahwa masalah hukum dan kriminalisasi adalah tantangan utama yang menghambat respon penanggulangan HIV di Asia Pasifik.

Menindaklanjuti fakta ini, resolusi 66/10 UN Economic dan Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), mengundang penguatan hukum untuk melawan diskriminasi dan marjinalisasi. Penguatan hukum diharapkan dapat memastikan pemenuhan hak asasi dan kebebasan fundamental orang terinfeksi HIV dan kelompok berisiko tinggi lainnya.

Komisi Global tentang HIV dan Hukum (The Global Commission on HIV and the Law) menginginkan adanya langkah-langkah lanjutan di Asia Pasifik untuk memperbaiki respon penanggulangan HIV dengan memperhatikan hambatan-hambatan terkait hukum dan praktek-praktek negatif lainnya.

Pada 16 dan 17 Februari 2011, Komisi menjadi tuan rumah sebuah dialog Asia Pasifik sebagai ajang bertukar informasi bagi individu, komunitas, penegak hukum dan pemangku kebijakan di Asia Pasifik. Dialog ini menjadi kesempatan berharga bagi kelompok berisiko terinfeksi HIV untuk mengangkat masalah mereka, termasuk kelompok-kelompok yang terbungkam oleh lingkungan hukum yang sangat membatasi kebebasan berbicara.

Sekitar 150 peserta dari negara-negara di Asia Pasifik menghadiri dialog  yang dibuka pada Rabu (16/2) pukul 09.30 waktu setempat. Dialog ini dihadiri oleh Executive Director UNAIDS Michel Sidibe pada hari kedua (17/2).

Masyarakat sipil Indonesia diwakili oleh Ricky Gunawan dari LBH Masyarakat, dan Yvonne Sibuea dari komunitas pengguna NAPZA PERFORMA. Sementara pemerintah Indonesia diwakili oleh Dr.Zulmiar Yanri Rusydi PhD,Sp.Ok dan Hj.Ledia Hanifa S.Si, MPsi.,dari Komisi IX DPR RI, serta Rafendi Djamin dari The Asian Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR).

Perwakilan masyarakat sipil dari Indonesia mengangkat masalah ketimpangan pemenuhan hak asasi manusia pada pengguna NAPZA, terutama yang berada dalam penjara. Para warga binaan kasus NAPZA rentan gangguan kesehatan, serta banyak diantara mereka yang telah terinfeksi HIV. Minimnya fasilitas kesehatan dalam penjara mengakibatkan tingginya tingkat kematian pada warga binaan kasus NAPZA yang terinfeksi HIV.

Dr. Zulmiar Yanri Rusydi PhD, Sp.Ok menjanjikan pada forum dialog untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat sipil Indonesia tersebut dengan mengadakan koordinasi dengan komisi-komisi terkait di DPR RI.(prc)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *