Kebijakan Global Opini

Dapatkah Kepemimpinan PBB Memperbaiki Kebijakan Napza yang Gagal?

Penulis: Kasia Malinowska – Sempruch*

Oktober lalu, hampir 1000 advokat, penyedia layanan, para pemimpin komunitas, peneliti dan perwakilan pemerintah negara-negara berkumpul di Kuala Lumpur untuk menghadiri 24th International Harm Reduction Conference. Tahun ini, konferensi diselenggarakan di Asia wilayah ini terinspirasi untuk mempertimbangkan kebijakan napza alternatif sebagai pengganti tujuan ASEAN Bebas Napza 2015 (Drug Free ASEAN 2015) yang telah terbukti gagal.

Malaysia terpilih sebagai tuan rumah berdasarkan dua alasan. Pertama, untuk menggarisbawahi hal-hal baik yang telah dilakukan Malaysia, yaitu berkomitmen memperbaiki kualitas hidup pengguna napza dengan memperluas layanan pengurangan dampak buruk napza dan perawatan ketergantungan napza berbasis bukti. Kedua untuk menggarisbawahi kebijkan yang buruk, yaitu hukuman mati atas pelanggaran hukum terkait napza. Suka ataupun tidak suka, kedua pendekatan tersebut bersisian satu sama lain, sementara ratusan orang menerima layanan metadon, hampir seribut orang berada dalam daftar terpidana hukuman mati.

April 2016, PBB akan menyelenggarakan Sesi Khusus Sidang Umum tentang Napza 2016 atau The United Nations General Assembly Special Session on Drugs (UNGASS on Drugs 2016), yang merupakan kesempatan sempurna bagi Sekjen PBB, Ban Ki Moon untuk mendesakkan sebuah isu yang sangat mendesak di wilayah Asia.

Komisi Hak Asasi Manusia PBB, The UN Commission on Human Rights (UNCHR) menyadari bahwa masalah napza dunia telah mendorong terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di lima area: hak atas kesehatan, hak-hak yang berkaitan dengan pemidanaan, hak-hak yang berkaitan dengan diskriminasi, hak-hak anak, hak-hak masyarakat adat. UNCHR menyadari pentingnya UNGASS 2016 yang akan datang untuk mengintegrasikan hak asasi manusia dengan lebih baik, ke dalam dokumen-dokumen yang kelak akan dihasilkan.

Secara pribadi, Ban Ki Moon telah menyerukan penghentian pelaksanaan hukuman mati, menyadari bahwa hukuman mati tidak membawa efek jera pada kejahatan terkait napza. Ban Ki Moon juga turut mendukung kebijakan Amerika Serikat untuk membebaskan 6.000 warga binaan kasus napza dengan masa hukuman yang terlalu tinggi di penjara federal AS. Sejalan dengan pernyataan-pernyataan tegas Ban Ki Moon; kelanjutan kepemimpinannya dibutuhkan secara sangat mendesak di ranah-ranah lain seputar kebijakan napza. Ban Ki Moon siap melaksanakan keputusan-keputusan transformatif yang dapat menyelamatkan jutaan jiwa dan memperbaiki jutaaan komunitas di seluruh dunia yang telah hancur oleh sistem pengendalian napza global yang kini berlaku. Akankah Ban Ki Moon menyambut tantangan ini?

Pada tahun 2001, dunia mengalami krisis AIDS global, para aktivis AIDS dari seluruh dunia dan beberapa perwakilan pemerintah negara-negara melakukan mobilisasi pada Sesi Khusus Sidang Umum PBB tentang AIDS (UNGASS on AIDS) untuk menganalisa dan mempertanyakan kemandekan tragis dalam kebijakan AIDS, yaitu asumsi bahwa pengobatan AIDS yang mahal tidak dapat tersedia untuk jutaan orang yang terinfeksi HIV, dan mengalami kesakitan dan kematian yang menyedihkan di belahan dunia selatan.

Kepemimpinan Sekjen PBB pada saat itu, Kofi Annan, merupakan faktor penentu yang dapat menumbangkan asumsi di atas. Annan menyaksikan sendiri efek-efek krisis AIDS yang telah menghancurkan benua tempat ia berasal dan memutuskan untuk membuat perubahan berarti. Annan mencari solusi-solusi alternatif yang tidak terdapat dalam kerangka kerja PBB, dan sebagai hasilnya, Annan berhasil merintis terbentuknya The Global Fund to Fight AIDS, TB and Malaria (GF ATM), sebuah badan pendanaan yang berada di luar sistem PBB.

Langkah Annan ini cukup berani dan kontroversial; karena pada dasarnya ia memahami bahwa badan-badan PBB terlalu lambat bergerak untuk dapat menghasilkan respon atas situasi mendesak, dan bahwa PBB tidak akan membiarkan industri farmasi mengenakan harga yang luar biasa mahal untuk suplai tahunan obat-obatan penyelamat nyawa. Langkah Annan membawa kesan positif bahwa PBB adalah lembaga yang mampu melakukan refleksi diri dan menempatkan upaya penyelamatan nyawa di atas kepentingan institusi itu sendiri.

Sebagai hasil dari aksi Annan, yang kemudian didukung oleh berbagai negara, angka kematian karena AIDS menurun hampir sepertiga pada periode 2005-2011. Delapan juta orang di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah kini dapat mengakses pengobatan HIV.

Serupa dengan Kofi Annan, benua asal Ban Ki Moon, Asia, menerapkan berbagai kebijakan napza yang paling keras dan represif di dunia. Asia dipenuhi dengan pusat-pusat penahanan kasus napza, praktik hukuman mati yang kejam dan banyak negara masih mempraktikkan hukuman mati dan eksekusi di muka umum. Penduduk Asia menderita di bawah kendali pemerintah yang menerapkan perang napza.

Di Singapura saja, setidaknya 326 orang terpidana kasus napza telah dieksekusi sejak 1991. Di seluruh Asia Timur dan Asia Tenggara, lebih dari 235.000 orang yang ditahan di lebih dari 1.000 pusat-pusat penahanan paksa, mengalami pelanggaran HAM selama masa penahanan; yang dapat berlangsung selama beberapa bulan hingga beberapa tahun. Kekejaman ini harus dihentikan.

Kita telah melihat beberapa negara dan wilayah mengambil langkah perubahan pada kebijakan napza mereka, tetapi kita harus mendorong agar perubahan ini dapat terjadi pada skala global. Portugal telah melakukan dekriminalisasi napza dan mengosongkan penjara-penjaranya. Pemerintah Swiss, Jerman, Spanyol, bersamaan dengan kota Vancouver dan Copenhagen, telah membuka pintu klinik bagi pengguna napza dan memberi mereka ruang aman untuk menyuntik. Para penentu kebijakan yang cerdas dan berani ini, sepatutnya bertanya pada rekan seprofesi mereka di seluruh dunia, juga pada PBB, “Mengapa kalian tidak melakukannya juga?”.

UNGASS on Drugs 2016 diselenggarakan di akhir masa kepemimpinan Ban Ki Moon sebagai Sekjen PBB. Akankah Ban Ki Moon, termotivasi oleh pendahulunya, Kofi Annan untuk mewujudkan visi dan kepemimpinan yang dibutuhkan untuk perubahan nyata? UNGASS on AIDS 2001 merupakan titik balik penting pada gerakan AIDS. Lima belas tahun kemudian, kita memiliki kesempatan untuk membuat tahun 2016 sebagai titik balik pada gerakan reformasi kebijakan napza.

Lima bulan sebelum UNGASS on Drugs 2016, para peserta International Harm Reduction Conference dan anggota masyarakat lainnya di seluruh dunia telah menanti dan siap untuk bekerja dengan para pemimpin dunia dalam menantang sistem pengendalian napza yang telah ditanam secara permanen ke dalam mesin global kita. Rezim pengendalian napza saat ini, melanggengkan ketidakadilan sosial, melanggar hak asasi manusia serta menghancurkan komunitas-komunitas. Tidak melakukan apa-apa di Asia, sangatlah tidak masuk akal.

Kofi Annan memiliki kebijaksanaan untuk membaca bahwa badan-badan PBB dan sistem internal institusinya yang kompleks, tidak akan mampu melakukan apa yang dibutuhkan. Ban Ki Moon perlu melakukan hal yang sama dan memahami bahwa PBB terlalu banyak berinvestasi pada paradigma pro pelarangan napza yang mereka ciptakan dan terapkan, sehingga tidak mampu berada di depan untuk memimpin proses perubahan yang dibutuhkan pasca proses UNGASS.
Menyelamatkan jiwa orang-orang yang terancam jiwanya oleh AIDS merupakan warisan Kofi Annan. Sedangkan warisan Ban Ki Moon dapat berupa menghantarkan kita semua pada sebuah era baru kebijakan napza. Seluruh dunia telah siap. (The Huffington Post: Can UN Leadership Fix Broken Drug Policies? A Call for Ban Ki Moon in Advance of the 2016 UNGASS /YS)

Kasia Malinowska-Sempruch: Direktur Global Drug Policy Program – Open Society Foundation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *