Opini

‘Buaya Buwas’ : Tamparan Keras bagi Penegak Hukum di Ranah Narkotika

Penulis : Patri Handoyo*

Setelah melontarkan usulan kontroversial agar terpidana bandar narkotika dikenakan sanksi  memakan barang bukti sampai habis, Komjen Pol. Budi Waseso, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), berencana membangun penjara narkotika yang dijaga buaya.

Boleh jadi pria yang kerap dipanggil “Buwas” ini bercanda. Namun nyatanya, segera setelah mengungkapkan rencana tersebut, pada 11 November lalu Buwas mendatangi penangkaran buaya di Medan, Sumatera Utara. Saya menilai pernyataan Komjen Buwas tersebut tidak masuk akal, sama hal-nya dengan cita-cita “Indonesia Bebas Narkoba 2015”.

Sementara itu, sejumlah pihak menilai rencana “Buaya Buwas” akan mengancam kemajuan upaya rehabilitasi konsumen narkotika yang dengan susah payah telah dirintis oleh Kepala BNN sebelumnya, Komjen Pol. Anang Iskandar. Sebelum dipimpin Buwas, BNN telah mencanangkan rehabilitasi bagi 100.000 pecandu narkotika yang disebut-sebut lebih manusiawi ketimbang pemenjaraan.

BNN memiliki kewenangan penuh dalam melaksanakan upaya pencegahan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika di Indonesia sejak 2009, sesuai yang dimandatkan UU Narkotika 35/2009 tentang Narkotika. Tidak hanya merumuskan kebijakan, BNN juga melaksanakan pendidikan, razia, penggerebekan, hingga rehabilitasi pecandu.

Di sisi lain tradisi BNN yang selalu dipimpin seorang perwira polisi membuat pendekatan hukum pidana dalam penanganan masalah narkotika terasa sangat melekat. Walaupun sebagian upaya penanganan masalah narkotika juga dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial, namun adanya ancaman pemenjaraan bagi penyalahguna narkotika yang tidak melaksanakan wajib lapor, turut menjadikan rehabilitasi berada di ranah pidana.

Sebelum dilantik sebagai Kepala BNN, Buwas pernah menyatakan akan menghapus ketentuan tentang rehabilitasi dalam UU 35/2009 tentang Narkotika. Menurutnya, rehabilitasi merugikan negara dua kali (CNN Indonesia 4/9/2015). Saya bisa membayangkan betapa geramnya Komjen Buwas saat menelaah situasi lapangan di lingkup kerja BNN, terutama di bidang rehabilitasi.

Sejak Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran tentang’ Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga RehabilitasiMedis dan Rehabilitasi Sosial’ (SEMA 3/2011), ketentuan rehabilitasi dalam UU Narkotika menjadi lahan baru bagi praktek kolusi juga pemerasan oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Melalui praktek suap, seorang bandar narkotika bisa saja mendapatkan vonis rehabilitasi, yang seharusnya ditujukan bagi pecandu narkotika, yang tidak terlibat dalam peredaran gelap.

Di Mabes Polri, urusan narkotika hanyalah satu dari lima direktorat di Badan Reserse Kriminal yang ditangani seorang jenderal bintang satu. Seharusnya, bagi seorang jenderal bintang tiga, urusan penanganan narkotika bisa dikerjakan dengan mudah. Namun setelah dua bulan mengepalai BNN dan menyaksikan sendiri situasi di lapangan, Buwas seperti kehabisan akal. Bagaimana tidak, badan dengan anggaran yang menembus 1 triliun rupiah sejak 2013 ini belum juga berhasil mewujudkan “Indonesia Bebas Narkoba 2015” yang tenggat waktunya tinggal hitungan hari.

Ide “Buaya Buwas” memang terdengar tidak masuk akal. Boleh jadi ide tersebut merupakan cerminan kegusaran seorang petinggi reserse kriminal atas maraknya praktik korupsi yang sangat sulit untuk diberantas, baik  saat beliau bertugas di Mabes Polri, hingga kini berada di BNN.

Persoalan korupsi di ranah penegakan hukum yang berkaitan dengan narkotika lebih kompleks. Suap-menyuap sudah melekat di tiap tingkatan penegakan hukum, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga di lapas/rutan. Sedemikian mengakarnya praktik korupsi dalam penegakan hukum perkara narkotika, sampai-sampai seorang jenderal bintang tiga lebih mempercayai  buaya beserta binatang-binatang buas lainnya sebagai komponen pengamanan yang bebas korupsi. Sungguh merupakan sebuah tamparan bagi dunia penegakan hukum di Indonesia.

*Patri Handoyo : Penulis buku “War on Drugs, Refleksi Transformatif Penerapan Kebijakan Global Pemberantasan Narkoba di Indonesia”;  Peneliti di Intuisi, Inc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *