Berita Internasional Peristiwa

ANPUD: Program Substitusi NAPZA Lebih Manusiawi Dibandingkan Kebijakan Wajib Rehabilitasi

ANPUD

Busan – Kebijakan wajib rehabilitasi bagi pecandu narkotika di beberapa negara Asia telah terbukti menjadi inkubasi terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Panti-panti rehabilitasi wajib yang diantaranya terdapat di Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Malaysia, Singapura, China, India, dan Rusia. Pada mayoritas panti rehabilitasi wajib ini ditemukan pelanggaran HAM pada klien penerima layanan.

Ketua Jaringan Pengguna NAPZA Asia, Asian Network Peoples Who Use Drugs (ANPUD) Jimmy Dorabjee, mengungkapkan fakta tersebut pada acara Forum Komunitas Pengguna NAPZA di International Conference on AIDS in Asia and the Pacific 10 (ICAAP 10) di Busan, Korea Selatan, Kamis (25/8).

“Keberhasilan program rehabilitasi wajib bagi pengguna NAPZA tidak pernah terbukti secara saintifik. Sebaliknya program rehabilitasi wajib ini dapat dinyatakan gagal karena menggunakan metode-metode yang tidak berbasis pada saintifik, serta didasarkan atas paksaan,dan bukan sukarela.” ungkap Jimmy kepada NapzaIndonesia.com.

“Program rehabilitasi akan berhasil bila klien datang mencari perawatan secara sukarela, bukan terpaksa,” imbuh Jimmy.

Sebagai alternatif, program terapi substitusi NAPZA merupakan sebuah program yang telah terbukti memiliki tingkat keberhasilan meningkatkan standar kesehatan orang yang mengalami ketergantungan NAPZA. Program terapi substitusi NAPZA memungkinkan seseorang dalam masa pengobatan dapat tetap produktif seperti anggota masyarakat lainnya.(YS/Gen)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *