Berita Berita Internasional

Anand Grover Serukan Dekriminalisasi Dan Depenalisasi Kepemilikan NAPZA Ilegal

Anand Grover Foto: Talking Drugs

Geneva-Anand Grover, Special Rapporteur untuk United Nations Human Rights Council (UNHRC), Rabu (27/10), berpidato pada Sidang Umum PBB berjudul “Hak Setiap Orang Untuk Menikmati Standar Tertinggi Dalam Kesehatan Fisik Dan Mental”.

Dalam laporannya, ia menyerukan ke komunitas internasional agar melakukan pembenahan total  dalam mengatasi masalah penggunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA) ilegal.

Argumentasi yang dikemukakan Grover didasarkan atas fakta bahwa kebijakan anti NAPZA internasional telah berusaha menyelesaikan secara tuntas masalah NAPZA; tetapi kebijakan NAPZA terkini tidak mencerminkan realita pengunaan NAPZA dan situasi pengguna NAPZA di seluruh dunia.

Grover menyatakan bahwa kebijakan pelarangan NAPZA total lebih banyak membawa kehancuran daripada perbaikan pada populasi dan masyarakat yang terimbas penggunaan NAPZA.

Fokus argumentasi tersebut berdasarkan fakta bahwa pengguna NAPZA yang takut pada tuduhan masyarakat biasanya tidak akan mencari pertolongan medis saat membutuhkannya. Sedangkan sebagian pengguna NAPZA lainnya kemungkinan mengalami penolakan dari penyelenggara layanan kesehatan karena masalah adiksi yang mereka alami.

Pengguna NAPZA sering dipenjarakan tanpa ada akses pada perawatan atau terapi adiksi. Hal ini bukan memecahkan masalah tapi justru memperpanjang masalah. Grover juga mengutip, 32 wilayah hukum masih memberlakukan hukuman mati untuk orang-orang yang terlibat kasus NAPZA.

Grover menekankan, meluasnya kebijakan penghukuman bagi kelompok-kelompok sosial yang kurang mampu, serta minimnya perawatan dan program alternatif NAPZA yang dikendalikan negara mengakibatkan meningkatnya kasus penyebaran HIV.

Ia menyarankan kebijakan dekriminalisasi harus diberlakukan oleh negara-negara anggota PBB. Grover juga menekankan perbedaan dekriminalisasi dan legalisasi.

Saran yang ia kemukakan adalah sebuah “Kebijakan Pengaturan NAPZA Berbasis HAM”. Sebuah contoh yang baik dalam kasus ini adalah Portugal yang memberlakukan dekriminalisasi kepemilikan NAPZA personal. Portugal telah menuai hasil positif selama pemberlakuan kebijakan baru ini.

Grover merekomendasikan penerapan sistem regulasi baru yang menyerupai Kerangka Kerja Konvensi Pengaturan Tembakau. Grover menyerukan pendekatan yang lebih humanis dalam pengaturan NAPZA. Dalam seruan Grover untuk penerapan dekriminalisasi dan depenalisasi, ia juga menyerukan agar ada upaya lebih luas untuk menangani masalah perawatan medis dan jaminan sosial bagi orang-orang yang terdampak NAPZA ilegal.

Anand Grover adalah seorang pengacara di Pengadilan Tinggi Mumbai, dan Mahkamah Agung India. Ia memfokuskan karirnya dengan bekerja pada isu HIV/AIDS, ia juga direktur dari “The Lawyers Collective HIV/AIDS India.”

Ia menjabat posisi sebagai Special Rapporteur pada Agustus 2008.(Td/YS)