Berita HIV/AIDS Humaniora Kebijakan Kebijakan Daerah Peristiwa Sosok

Anak Dengan HIV/AIDS Tidak Bisa Sekolah Karena Ada Penolakan

Yogyakarta – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dinilai telah melanggar hak asasi anak karena tak mampu menjamin bocah penderita HIV/AIDS untuk memperoleh pendidikan.

Direktur LBH Yogyakarta, Samsudin Nurseha, menyatakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah membiarkan pemenuhan hak pendidikan anak. Pengabaian itu menjadi bentuk pelanggaran terhaadap UU Nomor 11 dan 12 tahun 2005 tentang Kovenan Internsional tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya serta hal sipil dan poltik.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, yang telah  diratifikasi sejak 1990, disebutkan jaminan pendidikan dan diberlakukan tanpa bentuk diskriminasi apapun.

“Banyak kovenan yang telah dilanggar,” ujarnya, seperti yang diberitakan oleh tempo.co, Rabu (25/7).

Ada seorang anak berusia 5 tahun asal Patuk, yang mengidap HIV/AIDS sejak berusia 11 bulan, yang tak bisa masuk sekolah.

Bocah ini sebenarnya sudah diterima di Taman Kanak-kanak pada Juni lalu, tapi hingga kini ia belum bisa masuk sekolah karena ada penolakan dari sejumlah orang tua siswa di TK itu.

“Mereka takut anak mereka tertular,” ungkap Kepala TK tersebut, di sela sosialisasi HIV/AIDS pada orang tua siswa TK di Gunungkidul tersebut, yang merupakan bentuk respon atas munculnya kasus ini.

Sosialisasi itu sekaligus upaya mediasi antara pemerintah dan sekolah terhadap penolakan oleh orang tua siswa TK.

Selain dihadiri Dinas Kesehatan, KPA, dan sejumlah organisasi non pemerintah peduli HIV/AIDS, pertemuan itu juga dihadiri oleh Wakil Bupati Gunungkidul, Immawan Wahyudi.

Upaya itu gagal karena bocah itu tetap ditolak, padahal sekolah (TK) tersebut bersedia menerimanya. Bahkan untuk memperkecil kekhawatiran orang tua siswa yang lain, sekolah menyusun home schooling.

“Ada 10 guru disini. Semua sudah bersedia bergantian mengajar di rumahnya,” kata Kepala sekolah (TK) tersebut.

Wakil Bupati, Immawan Wahyudi, mengatakan tak bisa mencampuri urusan sekolah. Kewajiban pemerintah hanya melakukan sosialisasi. Kalaupun masih ada orang tua siswa yang menolak, pemerintah tidak berhak memaksa.
“Memaksa masyarakat juga melanggar hak asasi manusia,” tambahnya.

Adapun orang tua bocah yang hidup dengan HIV/AIDS itu menyatakan tertekan akibat anaknya tak bisa bersekolah. Perempuan berusia 27 tahun itu menolak home schooling yang ditawarkan. “Itu sama artinya dengan diskriminasi,” katanya. (Kos)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *