Berita Nasional Kebijakan

Amnesty International Kirimkan Surat Terbuka Untuk Kemenkum HAM

London – Terkait dengan adanya berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, Amnesty International melayangkan surat terbuka yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin pada Jumat (6/4).

Seperti diberitakan Antara, surat terbuka yang ditandatangani oleh Donna Guest ini menyerukan kepada pihak berwenang di Indonesia agar memastikan adanya investigasi yang cepat, teliti dan efektif oleh badan independen dan imparsial mengenai laporan penyiksaan dan perlakuan buruk lain yang dilakukan polisi selama ini.

Surat terbuka ini juga ditembuskan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jendral Timur Pradopo untuk memastikan mereka yang dicurigai terlibat dalam penyiksaan termasuk orang yang memiliki tanggung jawab komando, dituntut dalam sidang pengadilan yang memenuhi standar internasional tentang keadilan.

Dalam hal tersebut diatas, Amnesty International juga meminta agar para korban diberikan hak reparasi.

Mengenai penangkapan, Amnesty International dalam suratnya mengimbau supaya tidak ada seorang pun yang menjadi sasaran penangkapan sewenang-wenang, agar tahanan memiliki akses cepat terhadap keluarga dan penasihat hukum yang mereka pilih dan terhadap pengadilan serta akses terhadap perawatan medis.

Amnesty juga mengimbau tersedianya catatan medis bagi korban dan/atau keluarga korban serta penasihat hukum terkait dengan dugaan adanya penyiksaan dan perlakuan buruk serta pelanggaran lain atas orang-orang yang ditahan.

Dalam rekomendasi Amnesty, seluruh petugas kepolisian diminta untuk memahami Peraturan Kapolri tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (No 8/2009).

untuk menangani sangkaan pelanggaran HAM oleh aparat kepolisian dan meninjau sistem akuntabilitas yang ada, Amnesty meminta adanya mekanisme pengaduan polisi yang independen yang bisa menerima dan menangani pengaduan dari masyarakat serta memiliki kekuasaan untuk memberikan hasil temuannya hingga ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diminta untuk merevisi dan mengesahkan pada kesempatan sedini mungkin KUHP dan KUHAP baru yang sesuai dengan hukum dan standar HAM internasional; dan yang menyertakan ketentuan secara eksplisit untuk melarang tindakan penyiksaan.

Amnesty Internasional juga meminta agar definisi penyiksaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHAP) yang sudah direvisi harus konsisten dengan Pasal 1.1 Konvensi PBB menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan lainnya.

Memastikan agar KUHAP yang baru secara eksplisit melarang diterimanya di pengadilan dan sidang pemeriksaan lain mana pun bukti-bukti apa pun yang diperoleh sebagai hasil penyiksaan atau perlakuan buruk lain, kecuali dalam sidang pemeriksaan yang menghadapkan pelaku penyiksaan sebagai bukti-bukti adanya penyiksaan atau perlakuan buruk.

Amnesty mendesak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memprioritaskan penanganan atas kekhawatiran dan berharap akan secepat mungkin mendapat jawaban.

Meratifikasi Protokol Opsional dari Konvensi PBB menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan lainnya, sehingga membentuk sebuah sistem kunjungan secara teratur yang dilakukan badan independen internasional dan nasional ke tempat-tempat di mana orang-orang ditahan. (IH)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *