Alkohol Kebijakan Nasional Kegiatan

Ali Munhanif: RUU Pelarangan Minol Sarat Kepentingan Politik Elektoral

Semarang-Forum Muda Berbuat Bertanggungjawab (Forum MBB), sebuah forum yang mengusung isu keberagaman mengadakan diskusi “Minuman Beralkohol dari Hulu ke Hilir“, bekerja sama dengan Student for Liberty. Diskusi yang digelar di Auditorium Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada Jumat pagi (12/2) ini membahas rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol dari perspektif budaya dan kesehatan.

Diskusi menghadirkan Adi Chrisianto dari Forum Petani dan Produsen Minuman Beralkohol; Donny Danardono pengajar Filsafat Hukum di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang; dan Ali Munhanif Direktur Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ali Munhanif membahas maraknya pemberitaan media tentang korban minuman oplosan beralkohol. Di banyak daerah, pemerintah setempat beramai-ramai merespon dengan menerbitkan undang-undang pelarangan minuman beralkohol. Kasus terakhir yang menarik perhatian publik adalah tewasnya 26 remaja yang sebagian adalah mahasiswa di Yogyakarta.

Menurut Munhanif, kecenderungan masyarakat untuk memandang minuman beralkohol dari sisi negatif bisa dipahami. Tetapi tentunya persoalan minuman beralkohol perlu ditelaah dari berbagai sudut pandang. Dalam proses perumusan undang-undang, perlu disadari bahwa minuman beralkohol telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Indonesia. Terlihat dari keberadaan minuman beralkohol seperti tuak di Sumatra Utara, arak Bali, dan sopi dari NTT. Fenomena ini tidak boleh diingkari, mengingat bahwa cara membuat dan menggunakan minuman beralkohol telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Munhanif berpendapat, pertimbangan utama menerbitkan UU Pelarangan Alkohol adalah ketidaksiapan Indonesia menghadapi tantangan budaya kehidupan urban. Sehingga setiap timbul masalah terkait alkohol, respon yang muncul adalah desakan pelarangan. Sedangkan yang lebih mendesak untuk dilakukan adalah pengendalian dan pengawasan atas berbagai dampak negatif alkohol.

Dari sisi politis, Munhanif memandang RUU Pelarangan Alkohol juga sarat kepentingan elektoral dari partai-partai yang mengajukannya. Demikian juga partai-partai lain yang mendukung maupun menentang RUU ini, akan sangat memperhitungkan faktor-faktor politik elektoral di masing-masing wilayah. (Yvonne Sibuea)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *