Berita Internasional Kebijakan Mancanegara Kebijakan Nasional

10 Kebijakan Napza Internasional Paling Berpengaruh Sepanjang 2016

NapzaIndonesia.com – Tahun 2016 diakhiri dengan ledakan kekerasan terhadap pengguna dan pengedar napza di satu negara; ratusan terpidana napza dihukum gantung di negara lain; upaya-upaya menekan penyebaran HIV/AIDS terhambat karena kurangnya pendanaan; serta kegigihan pendukung pelarangan napza di forum-forum PBB. Tetapi ada juga kabar baik muncul dari berbagai belahan dunia, termasuk berbagai terobosan seperti legalisasi ganja di Kanada, AS dan Eropa, dan perlawanan terhadap pelarangan perdagangan koka seperti termuat dalam konvensi-konvensi napza PBB.

Berikut 10 kebijakan napza paling berpengaruh di tahun 2016; kebijakan yang baik, buruk serta sangat buruk.

1. Sesi Khusus Sidang Umum PBB tentang Napza (UNGASS on Drugs ) Berlangsung

Konsensus global pelarangan napza mendapatkan perlawanan keras dalam forum UNGASS on Drugs, ketika masyarakat sipil menekan birokrasi PBB dan negara-negara pihak untuk melakukan  reformasi besar-besaran.  Tetapi perubahan berlangsung sangat lambat di tingkatan diplomasi global, visi UNGASS sebagai wadah diskusi isu-isu fundamental dan merancang wacana baru  untuk melawan pendukung fanatik perang napza seperti  Rusia dan China, serta keengganan negara-negara Eropa untuk terlibat karena lebih mendukung pusat perumusan kebijakan tetap berada pada Komisi Narkotika (Commission on Narcotic Drugs) di Wina.

Sementara delegasi AS mengadvokasi posisi-posisi yang baik, hal tersebut berlawanan dengan trio konvensi napza PBB yang menjadi tulang punggung kebijakan pelarangan napza internasional. Masih ada kemenangan-kemenangan lainnya. Lembaga-lembaga PBB memublikasikan  kertas posisi mereka masing-masing, beberapa di antaranya sangat progresif,  sama seperti posisi negara-negara dan organisasi-organisasi internasional tertentu. Negara-negara Uni Eropa dan negara lainnya berjuang menyusun kalimat-kalimat menentang hukuman mati atas tindak pidana napza, walau upaya mereka belum berhasil. Dan ketika dokumen keluaran UNGASS menghindari membahas mayoritas isu-isu besar, setidaknya dokumen tersebut menekankan pentingnya perawatan ketergantungan napza dan usulan-usulan  alternatif terhadap pemenjaraan. Dokumen keluaran UNGASS juga menyebutkan pentingnya sanksi berbasis hak asasi manusia dan proporsional; mendukung penyediaan nalokson (antidot untuk overdosis), pengobatan  ketergantungan napza yang diawasi (metadon dan buprenorfin) dan peralatan menyuntik steril  (walau masih menghindari istilah ‘harm reduction’); serta seruan untuk mengatasi hambatan ketersediaan opiat.

 

2. Pengurangan Dampak Buruk AIDS di Skala Global Masih Sangat Kekurangan Pendanaan

Walau telah berkali-kali terbukti memiliki dampak positif dalam mengurangi penyebaran dan prevalensi HIV/AIDS,  bagi pihak donor, pendekatan model pengurangan dampak buruk atau ‘harm reduction’ masih tidak menarik untuk didanai. UNAIDS memperkirakan bahwa 2,3 milyar dolar diperlukan untuk membiayai program-program  pengurangan dampak buruk terkait AIDS tahun lalu, tetapi hanya 160 juta dolar yang diinvestasikan oleh donor, karena sebagian besar negara pihak memotong jumlah dana bantuan mereka. Angka tersebut hanyalah 7% dari jumlah pendanaan yang dibutuhkan. Hal ini terjadi setelah pada 2015, terdapat penurunan dalam pendanaan program-program AIDS di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Secara total, negara-negara dunia menyisihkan 100 milyar dolar per tahun untuk memerangi napza, tetapi tidak dapat menyisihkan 2,3% dari jumlah tersebut untuk membiayai program pengurangan dampak buruk AIDS terkait napza.

 

3. Negara Bagian Terpadat di AS Melegalkan Ganja, Juga Negara-Negara Bagian Lainnya

Konsensus pelarangan napza global runtuh ketika pembusukan terjadi dari dalam, dan itulah yang terjadi ketika pada November 2016. California, Nevada, Maine, dan Massachussetts memenangkan pilihan melegalkan ganja melalui pemungutan suara warga; bergabung dengan Alaska, Colorado, Oregon, dan Washington, yang telah mendahului pada 2012 dan 2014. Kini, sekitar 50 juta warga AS hidup di bawah naungan negara bagian yang melegalkan ganja, dan ini berarti meningkatnya tekanan pada pemerintah federal di Washington untuk mengakhiri pelarangan ganja di tingkat federal.

 

4. Konsensus Pelarangan Ganja di Eropa di Ambang Kehancuran

Tak satu negara pun di Eropa melegalkan ganja, tetapi tanda-tanda  menunjukkan akan ada negara yang melegalkan ganja dalam waktu dekat.  Pada 2016 telah nampak kandidat yang paling menonjol adalah Italia,  negara tempat RUU legalisasi ganja mendapat kesempatan dengar pendapat dengan parlemen; Jerman, negara di mana ‘legalisasi terasa sudah sangat dekat’ seiring langkah Berlin mengizinkan beroperasinya kedai – kedai ganja dan Dusseldorf  mengupayakan legalisasi ganja total; dan di Denmark,  Copenhagen kembali mencoba untuk meloloskan undang-undang legalisasi ganja. Di Denmark dan Jerman, legalisasi tidak didorong oleh pemerintah pusat, sementara di Italia, kemungkinan legalisasi masih terombang-ambing setelah gerakan populis Eropa menjatuhkan  perdana menteri saat itu. Tetapi kecenderungan  ke arah legalisasi masih berlangsung.

 

5. Belanda Akhirnya Melakukan Perubahan untuk Mengatasi “Masalah Pintu Belakang”

Belanda mengizinkan penjualan ganja di “kedai ganja” sejak tahun  1980-an, tetapi tidak pernah  meregulasi suplai ganja legal bagi pemasok. Kini, setelah 20 tahun menghalangi upaya dekriminalisasi  produksi ganja, Partai VVD yang  menaungi Perdana Menteri Mark Rutte mengubah kebijakan.  Pada sebuah konferensi partai November 2016 lalu, VVD mengadakan pemungutan suara untuk mendukung “regulasi cerdas” ganja dan “untuk merancang ulang seluruh wilayah yang melingkupi napza ringan.” Teks lengkap resolusi tersebut didukung oleh 81% anggota partai,  tertulis, : “Ketika penjualan ganja diizinkan secara terbuka,  perolehan stok masih ilegal hingga kini. Partai VVD ingin mengakhiri situasi janggal tersebut dan meregulasi napza ringan dengan lebih cerdas. Telah tiba waktunya untuk merancang ulang seluruh wilayah yang melingkupi napza ringan.  Penyusunan ulang ini tidak saja berlaku di tingkat nasional. Kota-kota juga harus menghentikan eksperimaen kultivasi ganja sesegera mungkin.” Partai-partai politik oposisi juga mendukung pemecahan “masalah pintu belakang” yang telah lama berlaku ini.

 

6. Langkah Kanada Menuju Legalisasi Ganja Berlangsung Cepat

Justin Trudeau dan Partai Liberal mengalahkan kekuasaan Tories pada Oktober 2015 dengan sebuah rancangan kerja yang termasuk di dalamnya adalah  seruan legalisasi ganja. Gerakan menuju tujuan tersebut cukup lambat tetapi pasti, dengan terbentuknya satuan kerja federal yang merekomendasikan legalisasi skala luas dalam rilisnya Desember 2016 lalu. Partai Liberal menyatakan, mereka berharap dapat menyelesaikan RUU legalisasi ganja di parlemen musim semi ini, dan Kanada terus melaju untuk membebaskan ganja dari pelarangan.

 

7. Bolivia Mengabaikan Konvensi PBB, Setuju Mengekspor Koka ke Ekuador

Presiden Bolivia Evo Morales sendiri, sebagai mantan ketua asosiasi petani koka, mengawali tahun 2016 dengan kampanye dekriminalisasi perdagangan koka dan menutup tahun tanpa menunggu reaksi PBB dengan menandatangani perjanjian dengan Ekuador untuk mengekspor koka ke negara tersebut. Perjanjian ini merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Tunggal PBB tentang Narkotika, yang melarang ekspor daun koka karena tanaman tersebut mengandung alkaloid kokain, tetapi baik Bolivia maupun Ekuador nampaknya tidak mengindahkan fakta tersebut.

 

8. Meksiko Menandai Satu Dekade Perang Napza yang Brutal

Pada Desember 2006, Presiden Felipe Calderon mengirim tentara Meksiko ke negara bagian Michoacanin yang disebutnya sebagai upaya serius memerangi perdagangan napza. Upaya ini gagal, dan membawa kekerasan terburuk dalam sejarah Meksiko, dengan perkiraan lebih dari 100.000 orang terbunuh dan puluhan ribu orang lainnya hilang. Perang terhadap kartel napza memuncak pada 2012,  yang merupakan tahun pemilihan presiden baik di AS maupun Meksiko,dan tingkat pembunuhan menurun sejak saat itu, tetapi kini kembali meningkat pada tingkatan tertinggi. Pengganti Calderon, Enrique Pena Nieto, telah menyerukan penghentian perang napza.

 

9. Iran Mempertimbangkan Ulang Keberlanjutan Hukuman Mati atas Kasus Napza

Republik Islam Iran bisa jadi adalah negara yang paling banyak menerapkan hukuman mati atas kasus napza, dengan angka berkisar antara 1000 eksekusi pada 2015 (angka 2016 belum dikeluarkan). Terdapat sinyal-sinyal bahwa rezim berkuasa di Iran akan melakukan perubahan. Pada November 2016, parlemen Iran setuju untuk mempercepat perubahan  sehingga jumlah individu yang terancam eksekusi akan  berkurang secara dramatis. Kini rancangan undang-undang tersebut menjadi prioritas di Komite Urusan Hukum dan Sosial Iran, sebelum melaju ke parlemen.  Bila disahkan maka aturan tersebut akan membatasi hukuman mati hanya diberlakukan pada “gembong napza terorganisir,” “penyelundup napza bersenjata”, serta “pelaku kejahatan berulang (residivis)” dan “distributor napza kelas kakap.”

 

10. Filipina Mengobarkan Pembantaian terhadap Pengguna dan Pengedar Napza

Dengan terpilihnya Rodrigo Duterte, Filipina terpuruk ke dalam banjir darah, ketika polisi dan kelompok-kelompok non-pemerintah berkompetisi membunuh lebih banyak pengguna napza. Presiden Duterte telah menafikan kritik dari AS, PBB, dan badan organisasi-organisasi pemantau HAM, dan bahkan menyerang balik. Sampai dengan akhir 2016, angka kematian diperkirakan berjumlah di kisaran 6.000 orang, dengan kelompok-kelompok non pemerintah mengklaim telah membunuh lebih banyak orang dibandingkan pihak kepolisian. (Sumber: Alternet/Philip Smith)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *